KARAWANG | – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang kembali menjadi perhatian publik. Di tengah beredarnya berbagai informasi terkait ketidakpastian keberlanjutan program tersebut, masyarakat, tenaga kerja dapur, hingga pelaku UMKM menyuarakan harapan agar MBG tetap dilanjutkan dengan disertai evaluasi dan perbaikan tata kelola.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar bersama DPRD Kabupaten Karawang. Berbagai elemen masyarakat hadir untuk menyampaikan pandangan mereka terkait dampak positif yang telah dirasakan sejak program MBG berjalan.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengatakan bahwa program tersebut telah memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga bagi sektor ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Selain itu, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memperoleh keuntungan dari meningkatnya kebutuhan bahan pangan dan produk pendukung program.
"Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga telah menciptakan perputaran ekonomi di masyarakat. Banyak tenaga kerja yang kini menggantungkan mata pencahariannya dari kegiatan dapur MBG, begitu pula para pelaku UMKM yang produknya terserap dalam program ini," ujar Ridwan, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kekhawatiran mulai muncul di kalangan pekerja dan pelaku usaha apabila program tersebut dihentikan. Pasalnya, keberadaan MBG dinilai telah menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai sektor.
Meski demikian, Ridwan menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap program MBG tidak berarti menutup mata terhadap berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Justru masyarakat menginginkan adanya pembenahan dan evaluasi agar program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
"Masyarakat mendukung keberlanjutan program ini, namun mereka juga meminta agar tata kelola diperbaiki. Jika ada kekurangan atau dugaan penyimpangan, harus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Yang diinginkan masyarakat adalah programnya tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih baik," katanya.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut berada di bawah koordinasi dan pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara nasional.
"Pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan serta menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Untuk keputusan strategis terkait program ini, sepenuhnya berada dalam kewenangan Badan Gizi Nasional," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai masukan, kritik, serta harapan masyarakat yang disampaikan dalam audiensi akan didokumentasikan dan diteruskan kepada pihak terkait agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Di tengah dinamika yang terjadi, masyarakat Karawang berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian terkait masa depan Program MBG. Banyak pihak menilai program tersebut telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi keluarga penerima manfaat, tenaga kerja lokal, serta pelaku UMKM.
Dengan manfaat yang telah dirasakan secara luas, masyarakat berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus disempurnakan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karawang.
**(Redaksi )**
.jpg)
0 Komentar